Namun proyek di wilayah jl. Rungkut kidul II (makam) Kelurahan Rungkut kidul Kecamatan Rungkut Surabaya sudah sangat menyalahi S.O.P dan tidak sesuai spesifikasi tanpa ada nya papan proyek atau nilai kontrak pada papan proyek dan pekerja juga tidak mengenakan APD lengkap yang sudah melanggar undang-undang K3.
Proyek dengan spesifikasi ;
Kode paket : 10434168000
Nilai kontrak : Rp. 305.585.349,99
Nama paket : Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (JL. JL. RUNGKUT KIDUL II GG MAKAM) Kelurahan Rungkut Kidul
Nama penyedia : (Tidak tercantum) narasumber dari LPSE Kota Surabaya
Nama paket : 60646740 - Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 2 m dan Saluran 30/40 dengan Cover (JL. JL. RUNGKUT KIDUL II GG SS DAN GG KABAYAN) Kelurahan Rungkut Kidul
Nilai Kontrak : Rp. 109.251.985,00 (pagu)
Nama penyedia : (Tidak tercantum)
Yang sehingga membuat masyarakat bertanya-tanya akan ketidaktransparan informasi kepada publik tentang penggunaan anggaran.
Papan proyek yang tidak mencantumkan nilai kontrak adalah pelanggaran serius yang perlu ditindaklanjuti. Transparansi dalam pengelolaan anggaran proyek adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ketidakjelasan nilai kontrak pada papan proyek dapat mengindikasikan adanya penyembunyian informasi, dan diduga potensi korupsi, atau ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran.
Saat dikonfirmasi ke Ibu. Nurnaning kusuma putri S.E. selaku Lurah Rungkut Kidul beliau tidak mengucapkan statment apapun seakan dinilai anti media.
Proyek tanpa papan nama proyek atau nilai kontrak (anggaran), atau yang sering disebut "proyek siluman," adalah masalah yang melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku, terutama terkait transparansi dalam penggunaan anggaran publik.
Papan nama proyek berfungsi sebagai alat informasi publik yang penting untuk memantau dan mengawasi jalannya proyek.
Dasar Hukum dan Regulasi:
• UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008:
Menegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait penggunaan anggaran negara, termasuk informasi tentang proyek pembangunan.
• Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012:
Merupakan perubahan dari Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur kewajiban pemasangan papan nama proyek.
• Permen PU No. 12 Tahun 2014:
Mengatur penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dan mensyaratkan pemasangan papan nama proyek untuk pekerjaan fisik yang dibiayai negara.
"Sebenarnya kami tahu dengan adanya proyek ini dikampung kami, tapi sangat disayangkan ketidakjelasan proyek ini karena tidak ada papan proyek atau nilai anggarannya" ujar salah satu warga setempat saat di wawancarai wartawan media Liputan phatas.
Namun saat di investigasi wartawan media ini dilapangan hari Jumat (24.10.2025) wartawan media ini menemukan beberapa kejanggalan mulai dari papan proyek tidak terpasang maupun tidak ada nilai anggaran, U-ditch juga dinilai terpasang asal-asalan bahkan ada cover pecah namun tetap dipasang dan pekerja tidak mengenakan APD.
Bahkan pemasangan U-ditch dinilai asal-asalan karena tidak ditarik benang, hal tersebut karena lemahnya pengawasan.
Jelas ini sudah melanggar undang-undang PERPRES no.70 tahun 2012 dan UU KIP no.14 tahun 2008 dan undang-undang K3 jelas harus di tindaklanjuti.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait di kelurahan Rungkut kidul Surabaya belum memberikan keterangan resmi.
Media akan mendesak pemerintah segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan material hingga kedisiplinan pekerja dan memastikan pembangunan sesuai aturan.
Penulis : And
