Liputanphatas.com || Surabaya - Setelah resmi melaporkan KALAPAS dan KPLP Kelas 1 Madiun ke Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Terkait dugaan pembiaran kepemilikan dan penggunaan HP didalam Lapas Kelas 1 Madiun.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar, mengambil langkah tegas dengan mengirim surat pemberitahuan aksi demo besar-besaran terkait dugaan ketidak Profesional dan kebobrokan kinerja KALAPAS dan KPLP Kelas 1 Madiun, dengan membiarkan beberapa narapidana yang ada di dalam lapas kelas 1 Madiun memiliki dan menggunakan HP untuk melakukan penipuan.
Baihaki Akbar menyampaikan, kami juga akan menyuarakan terkait ketidak profesionalan dan kebobrokan kinerja KEPALA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, yang hanya memberikan sanksi ringan kepada oknum sipir yang terbukti menjadi perantara, pengguna dan mengkonsumsi Narkoba di dalam Rutan.
"Kami juga memastikan akan turun aksi demo besar-besaran jilid 1 pada hari Selasa - Rabu, 9 - 10 Januari 2024, demi tegaknya supremasi hukum dan aturan yang berlaku dan kami juga sudah menyiapkan aksi demo besar-besaran selanjutnya sampai tuntutan kami terpenuhi,"tegas Baihaki Akbar, Jumat (5/1/2023).
Adapun tuntutan kami Aliansi Madura Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Copot dan Pecat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
2. Penjarakan Oknum Sipir BS.
3. Copot dan Pecat Kalapas Kelas 1 Madiun.
4. Copot dan Pecat KPLP Kelas 1 Madiun.
(Red)
