Hal tersebut disampaikan oleh Kabaharkam Polri saat menjadi narasumber dalam seminar dengan tema ‘Polri dalam Pusaran Konflik-Penanganan Konflik Sosial oleh Polri yang Berkeadilan’ di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Rabu (8/11/2023).
Dalam paparannya, Kabaharkam Polri menjelaskan ada 3 strategi yang harus dilakukan oleh Polri dalam menangani konflik, yaitu dengan menggunakan community base policing, community mobilization, dan community partnership. Salah satu contoh community base policing yang dilakukan polisi adalah ketika dalam menangani Covid-19 pada 2019 lalu.
“Jadi perilaku kepolisian itu ada waktu Covid-2019, polisi datang kasih beras, polisi datang beri obat, bagi-bagi sembako dari masyarakat lain yang kemudian jadi penjuru dari itu dan ketika itu 80 persen tingkat kepercayaan terhadap Polri,” jelas Kabaharkam.
Jenderal Bintang Tiga itu juga menambahkan bahwa polisi harus menguatkan fungsi sebagai pemelihara kamtibmas agar dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, peran Bhabinkamtibmas sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya konflik di tengah masyarakat.
“Karena survei terakhir Litbang Kompas ketika Polri mulai reborn ternyata 73,9 persen dibandingkan penegakan hukum itu jauh di bawah. Dan yang mendapat Hoegeng Award itu rata-rata Bhabin dan Sabhara, bukan reserse. Bukan saya menganggap reserse tidak penting, jadi pendekatan-pendekatan penyelesaian konflik melalui community base policing itu menjadi luar biasa dan Bhabinkamtibmas menjadi kuncinya,” jelasnya lebih lanjut.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga mengungkapkan bahwa pemimpin di kepolisian baik itu di tingkat polda, polres maupun polsek harus memiliki perspektif mengenai konflik. Secara sosiologis, menurutnya, konflik ini tercipta karena adanya dua pihak yakni orang yang memiliki kuasa (powerful) dan mereka yang tidak punya kuasa (powerless).
“Powerful and powerless. Dalam konteks Rempang, Seruyang, Papua, misalnya, potret Papua yang asli itu seperti apa sih, apakah murni karena ada tuntutan merdeka itu harus kita dalami. Yang terjadi adalah bagaimana civilization proses di sana tidak berjalan dengan baik, orang yang tinggal di hutan pasti akan menyesuaikan cara hidupnya dengan lingkungannya,” tambahnya.
“Oleh sebab itu, polisi harus menjadi lembaga yang menegakkan proses sivilisasi. Itu misalnya yang unik di Papua, bagaimana mendagri membangun DOB, membangun jalan, orang-orang di atas gunung kemudian diturunkan ke kota, lalu diajari bertani, diajari kesehatan dan sebagainya. Dan polisi harus terlibat di dalam itu,” tutupnya.
(Red).
