Liputanphatas.com ||| Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA PPAS) APBD Tahun 2023 saat acara Rapat Paripurna DPRD Jatim, Sabtu 12/8/ 2022. di Gedung DPRD Jatim Surabaya.
Sekretaris Dewan Jatim Andik Fajar dalam Rancangan KUA PPAS pada acara Paripurna mengatakan kekuatan APBD Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 29,439 Triliun meliputi belanja sebesar Rp.29,1 Triliun dan ditambah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 321, 38 miliar. Sedangkan Pendapatan diproyeksikan sebesar Rp. 27,839 Triliun dengan rincian PAD sebesar Rp. 18,11 Triliun dan dana transfer sebesar Rp. 9,7 Triliun.
Selanjutnya usai Rapat Paripurna Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Lanjut Adhy Karyono, Belanja Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2023 diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib atau rutin. Antara lain untuk Pendidikan sebesar Rp. 7,,959 Triliun ( 27,33 %), Pemerintahan sebesar Rp. 9, 459 Triliun (3,24%), Kesehatan sebesar Rp. 4,758 Triliun (16,34%), Infrastruktur sebesar Rp. 3,011 Triliun (10,34%), Sosial sebesar Rp. 2,677 Triliun (9, 20%), ekonomi sebesar Rp. 1,252 Triliun (4,30%). Sedangkan PAD (Pendapat Asli Daerah) Tahun 2023 dikatakan Adhy
masukkan script iklan disini
Lanjut Andy mengalami kenaikan sebesar Rp. 870,320 miliar dibanding Tahun 2022. " Sebaliknya untuk dana transfer Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 683,336 miliar dari Rp. 10,835 Triliun menjadi sebesar Rp. 9,702 Triuliun,"jelasnya.
Ditambahkan Sekdaprov Jatim, sedangkan pada APBD Tahun 2023 juga ada dana alokasi belanja Pilkada (dana cadangan) sebesar Rp 300 miliar, sehingga dana cadangan Pilkada untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 600 miliar.
Selain itu Anggota DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno juga menjelaskan mengenai Rancangan KUA PPAS APBD 2023 yakni tentang proyeksi APBD Tahun 2023 perlu dilakukan pendalaman,. khususnya menyangkut belanja rutin pegawai. Alasannya besaran belanja pegawai Tahun 2023 masih terlalu besar. Sehingga berpotensi menjadi Silva yang besar. Untuk itu, Sri Untari berharap jika ada penambahan pegawai perlu diperinci."tuturnya(red)
